Kriteria Laporan Whistleblowing System
Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilakukan pelaporan adalah setiap pelanggaran hukum ataupun Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan Samora Group sehubungan dengan lingkungan kerja Samora Group ataupun berkaitan erat dengan jabatan/posisi di Samora Group termasuk namun tidak terbatas kepada:
- •Permintaan uang (suap), fasilitas, diskon, kemudahan dan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- •Pemberian janji akan ditunjuk sebagai pemasok, vendor, konsultan, ataupun dipekerjakan sebagai karyawan, diluar mekanisme yang diatur oleh Perusahaan.
- •Ancaman, ujaran kebencian, penghasutan dan segala bentuk pencemaran nama baik.
- •Diskriminasi SARA, gender, disabilitas, penampilan fisik, latar belakang keluarga, status sosial.
- •Pelecehan, tindakan asusila, mempublikasikan pornografi dan pornoaksi di lingkungan kerja.
- •Mengedarkan barang yang dilarang oleh hukum dan perundang-undangan (narkoba dsb).
- •Membawa senjata tajam, senjata api ke lingkungan kerja ataupun saat kegiatan dinas.
- •Tindakan-tindakan kecurangan yang dapat merugikan keuangan perusahaan.
- •Tindakan-tindakan yang dapat beresiko pada keselamatan dan kesehatan kerja.
- •Segala bentuk pemalsuan dan penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.
- •Hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan.
Mekanisme Pelaporan Whistleblowing System
- •Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana Whistleblowing System.
- •Tim Whistleblowing System mencatat seluruh laporan indikasi pelanggaran pada aplikasi whistleblowing system.
- •Tim WBS melakukan analisa awal (verifikasi) laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan whistleblowing system.
- •Apabila diperlukan, Petugas WBS dapat meminta informasi tambahan dan konfirmasi kepada Pelapor dalam memenuhi informasi dan data laporan.
- •Head of Compliance melakukan validasi terhadap hasil verifikasi laporan indikasi pelanggaran dan memutuskan tindak lanjut laporan yaitu: Menindaklanjuti untuk dilakukan investigasi; atau Tidak dilakukan tindak lanjut (laporan ditolak) karena tidak sesuai kriteria laporan WBS.
- •Head of Compliance menunjuk Unit Kerja Investigasi untuk melakukan investigasi laporan WBS. Unit Kerja Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi (termasuk rekomendasi atas tindak lanjut perbaikan).
- •Unit Kerja Investigasi berwenang melakukan investigasi laporan WBS dan menyampaikan laporan hasil investigasi (termasuk rekomendasi atas tindak lanjut perbaikan).
Kelengkapan Laporan Whistleblowing System
Pelanggaran yang Dilaporkan
Pokok pelaporan pelanggaran yang terjadi dan jumlah kerugian (apabila diketahui)
Pihak yang Terlibat
Karyawan Samora Group dan pihak yang terlibat melakukan indikasi pelanggaran
Waktu Terjadinya Pelanggaran
Periode waktu terjadinya indikasi pelanggaran
Tempat Terjadinya Pelanggaran
Lokasi / tempat unit kerja terjadinya pelanggaran
Kronologi Kejadian
Deskripsi peristiwa/kronologi kejadian sehingga terjadi indikasi pelanggaran
Bukti Pelanggaran
Dokumentasi terjadinya indikasi pelanggaran berupa dokumen, foto, video, dan informasi pendukung lainnya.
Laporan Tindak Lanjut Memuat:
- •Tindak lanjut terhadap pelaku indikasi pelanggaran dan perbaikan terhadap kelemahan yang terjadi serta mitigasi risiko yang dilakukan.
- •Memberikan informasi kepada atasan terlapor dalam rangka menjaga nama baik terlapor apabila laporan WBS tidak terbukti.
- •Unit kerja Investigasi berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- •Unit kerja Investigasi berwenang menyampaikan laporan tindak lanjut perbaikan kepada Tim WBS.
Perlindungan Pelapor Whistleblowing System
- •Samora Group memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan.
- •Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, hingga tindakan fisik.
- •Bantuan hukum (pada kasus tertentu).
Penyampaian Laporan Whistleblowing System
E-mail: wbs@samoragroup.co.id
Surat tertulis yang ditujukan kepada:
Legal Department UP WBS Komite Samora Group
Menara Thamrin Lantai 16
Jl. M.H. Thamrin Kav 3, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10250, Indonesia
